Brikolase.com – Maria Ressa menyampaikan pidato tentang pentingnya integritas informasi dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (Uniterd Nation General Assembly-UNGA), dalam peringatan 80 tahun PBB, Senin, 22 September 2025 di markas besar PBB, New York.
Peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2021 ini menyerukan reformasi besar pada PBB untuk menghadapi krisis dan meningkatnya otoritarianisme di era digital.
Ressa menyoroti bahaya impunitas Big Tech (perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Facebook, Meta, X), penyebaran kebohongan yang lebih cepat daripada fakta, serta ancaman terhadap jurnalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Jurnalis sekaligus pendiri media di Filipina, Rappler, ini mengusulkan tiga langkah akuntabilitas global bagi Big Tech, pembangunan infrastruktur alternatif untuk kepercayaan, dan investasi pada solusi komprehensif.
Ia menegaskan bahwa integritas informasi adalah kunci untuk mempertahankan demokrasi dan perdamaian dunia.
Berikut transkripsi pidatonya dalam Bahasa Inggris yang disiarkan DRM News, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
“Presiden Baerbock, Sekretaris Jenderal Guterres, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian.
Biasanya saya mengejar Anda sekalian di sini, tapi sekarang saya berada di sini. Ini sebenarnya tempat yang sangat menarik.
Lihatlah, 80 tahun lalu lembaga ini lahir untuk mencegah umat manusia menghancurkan dirinya sendiri. “Tidak lagi.” Setelah fasisme memanipulasi informasi, mengikis kebenaran, dan mendehumanisasi seluruh populasi yang membuka jalan pada terjadinya genosida dan perang dunia.
Hari ini, kita berdiri di atas puing-puing dunia yang telah lalu. Tantangannya adalah membangun kembali Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk masa kini, di tengah kekuatan-kekuatan serupa yang memicu kekejaman 80 tahun lalu yang kini merayap melalui platform digital, yang secara licik memanipulasi kita demi kekuasaan dan keuntungan.
Pertempuran terbesar yang kita hadapi saat ini adalah impunitas (kekebalan hukum). Dan itu mengarah pada dehumanisasi kita baik di dunia fisik, di mana perang berkecamuk dari Ukraina hingga Gaza, maupun di dunia maya, di mana pikiran dan emosi kita dimanipulasi oleh pengawasan kapitalisme demi keuntungan. Untuk melawannya, kita membutuhkan integritas informasi untuk mengingatkan kita agar tetap jadi manusiawi.
Saya menjadi jurnalis karena informasi adalah kekuatan. Namun media kehilangan kekuatan penjaga gerbang ketika sebuah “bom atom” meledak di ekosistem informasi kita, bom teknologi yang secara diam-diam menghancurkan fondasi yang dibangun dan dilindungi PBB.
Ini adalah periode paling mematikan bagi jurnalis dalam catatan sejarah. Lebih dari 240 jurnalis tewas hanya di Gaza, lebih banyak daripada yang tewas di Perang Dunia I, Perang Dunia II, Vietnam, dan bekas Yugoslavia bila digabungkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menjadi target, dan harus ada akuntabilitas (pertanggungjawaban hukum dan moral).
Kita hidup di tengah “kiamat informasi” di mana kebohongan menyebar enam kali lebih cepat daripada fakta di media sosial. Itu hasil studi MIT tahun 2018.
Dan sekarang jauh lebih buruk dengan hadirnya kecerdasan buatan generatif (generative AI). Saya sudah berulang kali mengatakan sejak 2016, tanpa fakta, kita tidak bisa memiliki kebenaran.
Tanpa kebenaran, kita tidak bisa memiliki kepercayaan. Tanpa ketiganya, kita tidak memiliki realitas bersama. Kita tidak bisa mulai menyelesaikan masalah apa pun, apalagi masalah eksistensial yang tadi sudah Anda dengar dari para pembicara sebelum saya. Kita tidak bisa memiliki jurnalisme. Kita tidak bisa memiliki integritas pemilu. Kita tidak bisa memiliki demokrasi.
Ini adalah manipulasi perilaku manusia pada tingkat paling mendasar di negara kita. Algoritma lebih memprioritaskan kemarahan dibanding empati, menyebarkan rasa takut, kemarahan, dan kebencian, memenuhi kita dengan “lumpur beracun” (toxic sludge).
Mengatur teknologi bukanlah masalah kebebasan berbicara, ini tentang keselamatan publik. Karena, seperti yang telah terbukti berulang kali, kekerasan daring adalah kekerasan di dunia nyata.
Sebagai orang Filipina, saya bangga bahwa negara saya adalah anggota Piagam PBB, salah satu pendiri dari hanya tiga negara Asia.
Komitmen kami terhadap multilateralisme dan perdamaian sangat mendalam. Namun warisan itu diuji di bawah pemerintahan Duterte.
Di antara berbagai tindakannya, pemerintahan itu mengajukan 11 tuntutan pidana terhadap saya hanya dalam waktu lebih dari setahun.
Hingga hari ini, saya masih memerlukan persetujuan Mahkamah Agung untuk berada di sini, dan saya akhirnya hadir di sini.
Dan mantan presiden saya (Rodrigo Duterte), dia ditangkap pada bulan Maret (2025) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan ditahan di Den Haag menunggu persidangan. Impunitas berakhir.
Supremasi hukum yang kini dijunjung Filipina ketika memimpin Komite Keenam PBB tentang persoalan hukum akhirnya menang. Kita bergerak menuju itu.
Trennya jelas. Kita memilih pemimpin-pemimpin iliberal secara demokratis. Pada Maret tahun ini, V-Dem menyebutkan bahwa 72% dunia kini berada di bawah rezim otoriter.
Maka kita beralih kepada Anda di PBB. Lembaga ini harus mengritik dirinya sendiri karena harus bergerak lebih cepat. Suara Dewan Keamanan memacetkan tindakan terhadap krisis besar.
Perwakilan yang usang mengecualikan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit. Proses birokrasi merespons terlalu lambat terhadap ancaman yang mendesak.
Tapi seperti yang Anda tahu, solusinya bukanlah meninggalkan multilateralisme, melainkan memperkuatnya dengan menangani impunitas yang melemahkan hukum internasional.
Pada masa “destruksi kreatif” ini, saya mendesak Anda untuk mencipta. Inilah tiga solusinya.
Pertama, akhiri impunitas Big Tech melalui akuntabilitas global. Kita memerlukan standar yang mengikat secara internasional untuk memulihkan dan mengatur integritas informasi, sama seperti kita memiliki aturan untuk senjata nuklir dan perubahan iklim.
Ada dua inisiatif baru. Pertama dari Vatikan yang dibuat akhir pekan lalu bersama Yang Mulia Paus Leo XIV, sebuah deklarasi yang menuntut kecerdasan buatan tetap berada di bawah kendali manusia dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Yang kedua akan diluncurkan hari ini, yaitu seruan global untuk “garis merah AI” (AI redlines) yang ditandatangani lebih dari 200 orang di antara kita.
Kami mendesak pemerintah Anda menetapkan batasan internasional yang jelas untuk mencegah risiko AI yang secara universal tidak dapat diterima. Setidaknya, definisikan apa saja yang tidak boleh dilakukan AI.
Kedua, bangun infrastruktur kepercayaan alternatif. Bukan hanya Big Tech yang gagal melindungi publik di dunia maya. Pemerintah juga gagal.
Di Rappler, kami membangun aplikasi percakapan menggunakan protokol sumber terbuka (open source). Negara-negara yang peduli dengan privasi data, Prancis, Jerman, semua situs web pemerintah mereka berada di protokol Matrix.
Protokol ini memungkinkan orang yang nyata berbicara dengan orang nyata tanpa manipulasi. Visinya adalah federasi global organisasi berita terpercaya karena inilah cara jurnalisme akan bertahan dan bagaimana kita mulai membangun infrastruktur kepercayaan.
Ketiga, ciptakan. Itu kata kita hari ini. Berinvestasilah dalam solusi komprehensif. Biarkan imajinasi Anda berkembang. Tiga contoh yang terjadi sekarang, lebih dari tiga perempat anggota PBB kini mengakui negara Palestina, menunjukkan bahwa hukum internasional dapat maju meskipun ada impunitas.
Mengenai gender, Prakarsa Peraih Nobel Perempuan menunjukkan bahwa hampir di setiap konflik di seluruh dunia, perempuan memimpin upaya perdamaian, menentang pengungsian, patriarki, apartheid (diskriminasi) gender, dan kekerasan yang termiliterisasi setiap hari.
Dan akhirnya, pada hari Rabu, negara-negara demokrasi akan berjanji memperkuat institusi demokrasi dan memperjuangkan integritas informasi.
Lebih dari 40 penerima Nobel kami kumpulkan untuk mendukung inisiatif multilateral yang dipimpin oleh negara-negara Global South ini.
Integritas informasi adalah induk dari semua pertempuran. Menangkan ini dan kita bisa memenangkan sisanya. Bila kalah, kita akan kehilangan segalanya.
Tolong pilih keberanian daripada kenyamanan, fakta daripada fiksi, harapan daripada ketakutan. Banyak hal telah berubah sejak PBB didirikan 80 tahun lalu, tetapi nilai-nilainya, perdamaian, hak asasi manusia, keadilan, supremasi hukum, semakin penting hari ini daripada sebelumnya.
Sudah waktunya untuk mencipta kembali, membangun lebih baik, bersama-sama. Bertindaklah sekarang sebelum terlambat.”***
Bacaan terkait
Pemred Media Brikolase
Editor in chief
Email:
yongky@brikolase.com / yongky.g.prasisko@gmail.com