Brikolase.com – Di panggung global, negara berkembang kerap diminta membuka pasar bebas, menghapus subsidi, memperketat hak paten, dan membangun institusi “kelas dunia” demi mengejar mitos kemajuan.
Resep ini terdengar rasional, bahkan ilmiah. Namun Ha-Joon Chang, ekonom dari School of Oriental and African Studies (SOAS), justru menunjukkan paradoks besar.
Ternyata negara-negara kaya tidak pernah berkembang dengan resep yang kini mereka anjurkan.
Dalam bukunya Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (2002), Chang membongkar mitos pembangunan modern dengan pendekatan sejarah ekonomi.
Negara Kaya Tidak Tumbuh dari Pasar Bebas
Salah satu temuan paling mendasar Chang adalah fakta bahwa hampir seluruh negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Jepang, menggunakan proteksionisme agresif saat mereka masih tertinggal secara teknologi.
Chang menegaskan, “Negara-negara maju tidak mencapai posisi mereka sekarang melalui kebijakan dan lembaga yang mereka rekomendasikan kepada negara-negara berkembang hari ini.”
Secara historis, Inggris melindungi industri wol dan manufakturnya selama berabad-abad sebelum menjadi ikon perdagangan bebas.
Amerika Serikat bahkan mempertahankan tarif industri rata-rata di atas 40 persen sepanjang abad ke-19, lebih tinggi dari banyak negara berkembang saat ini.
Data tarif historis yang disajikan Chang menunjukkan bahwa AS adalah salah satu negara paling proteksionis di dunia hingga awal abad ke-20, masa ketika ia tumbuh menjadi kekuatan industri global.
Makna “Kicking Away the Ladder”
Istilah kicking away the ladder (menendang tangga) diambil dari ekonom Jerman Friedrich List. Chang mengutip gagasan ini sebagai inti kritiknya terhadap tatanan ekonomi global modern.
List menyatakan, “Ada sebuah taktik yang sangat cerdas, yaitu ketika seseorang telah mencapai puncak kejayaan, dia menendang tangga yang telah membawanya ke atas, untuk mencegah orang lain mengikuti jejaknya.”
Dalam konteks kontemporer, “tangga” itu adalah:
- Tarif protektif
- Subsidi industri
- Kebijakan alih teknologi
- Fleksibilitas hak kekayaan intelektual
Ironisnya, justru instrumen inilah yang kini dilarang bagi negara berkembang melalui WTO, perjanjian dagang, dan rezim paten global.
Chang membantah mitos bahwa AS adalah produk pasar bebas. Ia mencatat bahwa sejak 1816 hingga Perang Dunia II, AS secara konsisten melindungi industri dalam negerinya.
Bahkan, Alexander Hamilton, bapak sistem keuangan AS, secara terbuka menganjurkan perlindungan industri bayi (infant industry).
Chang menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi praktisi yang paling gigih, dan rumah intelektual, dari proteksionisme selama satu abad.
Fakta ini diperkuat oleh data tarif manufaktur AS yang secara konsisten lebih tinggi dibanding Eropa hingga awal abad ke-20.
Institusi Modern Bukan Penyebab, Melainkan Akibat
Narasi arus utama menyatakan bahwa demokrasi, birokrasi bersih, dan bank sentral independen adalah prasyarat pembangunan.
Chang justru menemukan sebaliknya. Banyak lembaga yang saat ini dianggap sebagai syarat untuk pembangunan ekonomi sebenarnya sebagian besar merupakan hasil, bukan penyebab, dari pembangunan ekonomi itu sendiri.
Sebagai contoh, Inggris baru memiliki bank sentral modern setelah industrialisasi berjalan.
Banyak negara Eropa mengakui hak paten setelah industrinya matang. Standar demokrasi universal juga muncul jauh setelah kemakmuran tercapai.
Memaksakan institusi “maju” terlalu dini, menurut Chang, justru bisa membebani negara berkembang secara administratif dan fiskal.
Hak Paten: Penghambat Tersembunyi Industrialisasi
Chang juga mengungkap fakta penting bahwa beberapa negara paling inovatif di Eropa, seperti Swiss dan Belanda, pernah menolak undang-undang paten.
Ia mencatat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual yang ketat sering kali menghambat alih teknologi, mengunci ketergantungan teknologi
dan memperkuat monopoli negara maju.
Dalam konteks ini, Chang menilai standar global HKI (hak kekayaan intelektual) saat ini lebih melayani kepentingan negara industri mapan daripada pembangunan negara tertinggal.
Intinya adalah tidak ada satu jalan pembangunan yang universal, apalagi jika jalur itu disusun oleh mereka yang telah sampai di puncak.
Chang memberi peringatan bahwa mencegah negara-negara berkembang mengadopsi kebijakan dan lembaga yang digunakan oleh negara-negara maju sendiri merupakan hambatan serius bagi kemampuan mereka untuk menciptakan pembangunan ekonomi.
Buku Chang mengajak pembaca, terutama pembuat kebijakan dan publik di negara berkembang, untuk bersikap kritis terhadap dogma ekonomi global, dan berani menuntut ruang kebijakan yang adil berdasarkan pelajaran sejarah, bukan mitos.***
Bacaan terkait
Pemred Media Brikolase
Editor in chief
Email:
yongky@brikolase.com / yongky.g.prasisko@gmail.com