NJI Membicarakan Indonesia tapi Tidak Mengundang Orang Indonesia

Yayasan Dialog Belanda-Jepang-Indonesia (Netherlands-Japan-Indonesia Dialogue Foundation/NJI Dialogue) mendapat kritikan pedas terkait dengan kesengajaan mengalpakan Indonesia beserta pengalaman kolonialismenya dalam Simposium Trauma, Rekognisi, dan Rekonsiliasi Pasca Konflik Perang yang dihelat pada Sabtu (6/10) lalu di Den Haag, Belanda. Kritikan ini dilayangkan oleh Fransisca Pattipilohy dan Jeffry Pondaag dari Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) dengan meminta sebaiknya huruf “I” dalam NJI yang merujuk kepada Indonesia dihapuskan saja ketika tak seorang pun orang Indonesia dilibatkan dan berbicara dalam simposium tersebut.

Menurut Pondaag, kesengajaan tidak melibatkan orang Indonesia merupakan bukti nyata bahwa NJI mengabaikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang mengalami opresi, pendudukan, dan kekerasan semasa perang, baik oleh Belanda maupun oleh Jepang. Perspektif Indonesia sebagai negara terjajah tidak muncul ke permukaan. Bagaimana bisa mewujudkan rekonsiliasi pasca konflik perang jika negara-bangsa korban perang tidak mendapat ruang dan pengakuan atas apa yang sebenarnya dialami.

Selain itu, simposium ini juga membatasi diri hanya akan membicarakan konflik perang pada rentang waktu 1942-1949, yakni masa Indonesia mengalami pendudukan Jepang dan perang mempertahankan kemerdekaan. Sementara praktik kolonialisme yang pernah berlangsung selama 3,5 abad oleh Belanda di Indonesia tidak dibicarakan. Salah seorang sejarawan yang mengulas soal kekejaman perang 1942-1949 pada acara tersebut ialah Dr. Henk Schulte Nordholt. Nordholt juga tergabung dalam tim penelitian yang mendapat donor bantuan riset, mengenai perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945-1949 dari pemerintahan Belanda, yang mencapai lebih dari empat juta euro.

Kritik lain yang disampaikan terhadap simposium ini ialah NJI hanya membicarakan pendudukan Jepang dari perspektif Belanda, seakan-akan bukan Indonesia melainkan Belanda lah yang menjadi korban atas pendudukan Jepang. Menurut NJI, periode panjang dominasi bangsa asing terhadap Indonesia menjadi penting ketika itu dimasukkan ke dalam fase rekonsiliasi. Dengan kata lain, jika ingin mewakili Indonesia dalam forum tersebut, yang diperhatikan tidak hanya semata-mata perihal pendudukan Jepang yang diikuti kembali oleh 3,5 tahun pemerintahan Belanda yang bengis dan teroristik.

Acara ini juga semakin terkesan janggal karena juga tidak menghadirkan Dr. Ethan Mark, pengajar dari Universitas Leiden, yang baru saja meluncurkan buku terbarunya Japanese Occupation of Java in the Second World War (Pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua di Jawa). Penelitian ini mendeskripsikan tentang pendudukan Jepang terhadap Indonesia dari dua perspektif: Indonesia dan Jepang. Topik buku ini sebenarnya berkaitan erat dengan konteks simposiun yang diadakan oleh NJI yaitu bertukar pengalaman mengenai Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara dan setelahnya. Sehingga yang hadir tidak hanya generasi pertama (jika masih ada) tapi juga generasi kedua dan ketiga yang menjadi korban konflik perang.

Dalam rilis berita acaranya, NJI mengundang beberapa pakar dan ilmuwan sebagai pembicara dari Jepang, United Kingdom, dan Belanda sendiri. Acara berupa penyampaian materi dari narasumber, pemutaran film, diskusi grup, dan penampilan musik hiburan.