Mubyarto: Jayalah Ekonomi Kerakyatan!


Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman di negara maju maupun berkembang telah membuktikan selalu gagal dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah-masalah sosial.[1]

Sistem ekonomi modern dapat dimasukkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem liberal-kapitalistis dan sistem sosialis-komunis.[2] Mubyarto menyebutkan ada fakta menarik bahwa pada fakultas-fakultas ekonomi di Indonesia, buku-buku teori yang dipelajari dan diajarkan hampir 100% barasal dari Barat dengan anggapan bahwa sistem dan kenyataan ekonomi Indonesia memang memenuhi acuan-acuan ekonomi neoklasik. Sementara, sistem ekonomi Pancasila yang merupakan gambaran ilmu ekonomi normatif yang bersifat sosialis religius banyak mengalami kesukaran untuk mencari dasar-dasar teoritis sebagai pegangan pendidikan, pengajaran, dan penelitian.[3]

Saat ini di Indonesia terdapat kontestasi ideologi yaitu antara liberalisme dan komunitarianisme.[4] Hal ini kemudian terwujud dalam relasi kuasa antara negara dan warga negara, bahwa di era demokratisasi di Indonesia saat ini muncul penafsiran peran negara yaitu negara minimal dan negara maksimal. Negara minimal berangkat dari konsepsi mengenai minimalisasi peran negara dalam kehidupan warga negara yang berangkat dari asumsi bahwa intervensi negara berpotensi pada kesewenang-wenangan (abuse of power) terhadap kehidupan masyarakat. Sebaliknya, konsep negara maksimal yaitu konsep mengenai maksimalisasi peran negara yang dianggap sebagai institusi yang memiliki legitimasi sekaligus tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah  platform  sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 amandemen keempat pada BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdapat dua pasal yaitu Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah  (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Menurut Mubyarto, kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya perekonomian nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan sosial.[5]

Pembangunan sosial dan kemiskinan adalah tema utama masalah ekonomi global yang amat penting dewasa ini. Pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan adalah dua hal yang berkaitan erat. Pembangunan sosial meliputi pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, dan kelembagaan masyarakat. Bagi Mubyarto pihak yang paling tepat sebagai aktor menanggulangi masalah ini adalah pemerintah.[6] Konsep Mubyarto adalah adanya keseimbangan antara pemerintah sebagai subyek dan rakyat sebagai obyek, bahkan menempatkan rakyat sebagai subyek.[7]

Perkembangan pemikiran Mubyarto sejak disertasi hingga buku terakhirnya, melewati empat titik pijak. Pertama, karya-karya awal Mubyarto lebih bersifat empirik dan teoritis. Disertasinya memberikan terobosan teoritis bagi analisis mengenai produksi beras di Indonesia. Kedua, bersifat paradigmatik. Ketika Mubyarto mulai berbicara mengenai ideologi, sistem ekonomi, dan keadilan sosial; Mubyarto mulai merintis wacana ekonomi Pancasila yang berbeda dengan para pemikir lainnya. Ketiga, berbicara mengenai metode, yang menandai bahwa kritik keilmuan yang dilakukannya dibangun oleh argumentasi yang serius. Mubyarto melembagakan gagasannya baik di wilayah keilmuan maupun di wilayah praksis-kebijakan (policy). Keempat, meramu kembali intensi-intensi yang telah dilewati, karya-karya Mubyarto yang lahir tidak lagi banyak melahirkan pikiran-pikiran baru.[8]

Dasar (basic) keilmuan Mubyarto adalah ekonomi pertanian, bukan filsafat. Seluruh buku dan tulisan-tulisan berupa makalah atau kertas kerja, tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit sebagai sebuah tulisan filosofis. Dari sinilah peneliti tertantang untuk meneliti konsep-konsep Mubyarto khususnya tentang ekonomi kerakyatan dalam sebuah penelitian filsafat, dengan alasan mendasar : 1) Metode yang dikembangkan Mubyarto yaitu metode interdisipliner, kemudian berlanjut kepada multidisipliner adalah khas filsafat. 2) Implikasi konsep Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan menyangkut peran negara, pasar (market) dan masyarakat kebanyakan (society) adalah khas kajian filsafat sosial.

Ekonomi Pasar yang Pancasilais

Mubyarto adalah guru besar ekonomi yang menaruh perhatian besar pada masalah ekonomi pedesaan, yang juga dikenal sebagai pencetus ide ekonomi Pancasila dan konsep sosialisme Pancasila. Pemakaian kata sosialisme Pancasila, menurut Mubyarto mengacu pada ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, yang menyebutkan bahwa  langkah pertama ke arah perbaikan ekonomi rakyat ialah menilai kembali semua landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan, dan pembangunan, dengan maksud memperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai, yakni masyarakat sosialis Indonesia.[9]

Konsep ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari konsep ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto, ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi pasar yang mengacu pada setiap sila Pancasila. Bila dijabarkan dalam sila-sila Pancasila: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, itu berarti ekonomi harus berdasarkan diri pada moral, karena Tuhan lah sesungguhnya yang menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti ekonomi harus bersifat manusiawi dan adil. Sila Persatuan Indonesia adalah bentuk nasionalisme ekonomi bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan nafas nasionalisme, contohnya ketika memutuskan hubungan dengan International Monetary Funds (IMF) yang sebenarnya justru menguntungkan Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah prinsip demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang tetap harus disertakan dalam setiap pembuatan kebijakan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebagai tujuan akhir. Bila diringkas maka sila pertama dan kedua adalah dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan. Sila ketiga dan keempat mengenai caranya, berupa nasionalisme dan demokrasi. Sila kelima sebagai tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[10] Mubyarto merumuskan lima ciri sistem ekonomi Pancasila, yaitu :

  1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
  2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan;
  3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi;
  4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama;
  5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.[11]

Dari sekian banyak intelektual yang mewacanakan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), buku Mubyarto (2000) Membangun Sistem Ekonomi menegaskan konsistensi Mubyarto dalam memperkenalkan dan mempopulerkan sistem ekonomi yang sesuai bagi Indonesia. Meskipun gagasan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan bukanlah gagasan Mubyarto  seorang,  tapi  dalam  kenyataannya  ekonomi  Pancasila  kini telah menjadi nama kedua bagi Mubyarto. Mubyarto menggunakan konsep ekonomi Pancasila yang kemudian menjadi ekonomi kerakyatan sebagai sebuah bentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi neo-klasik (mainstream economics) yang digunakan sebagai landasan ekonomi Indonesia. Jika dilihat secara konseptual, ketika memperkenalkan ekonomi Pancasila dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ekonomi pada 1979, Mubyarto dengan tegas mengemukakan bahwa ilmu ekonomi arus utama (mainstream) tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia.[12]

Konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Mubyarto merupakan penjabaran konsep SEP yang lebih ditekankan pada sila ke-4 yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kata “rakyat” sendiri merupakan suatu konsep yang abstrak dan tidak dapat ditangkap untuk diamati perubahan visual ekonominya. Kata “rakyat” baru bermakna secara visual jika yang diamati adalah individualitas dari rakyat.[13] Kata rakyat dalam konteks ilmu sosial, terdiri dari satuan individu pada umumnya atau jenis manusia kebanyakan. Kalau diterjemahkan dalam konteks ilmu ekonomi, maka rakyat adalah kumpulan kebanyakan individu dengan ragam ekonomi yang relatif sama. Ekonomi rakyat adalah satuan (usaha) yang mendominasi model perekonomian rakyat. Ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha.

Ekononomi kerakyatan adalah konsep dalam upaya mengimplementasikan kedaulatan negara (rakyat) di bidang ekonomi. Mubyarto merumuskan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Rumusan Mubyarto adalah sebuah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, mengandung prinsip-prinsip pemanfaatan hak milik yang merupakan anjuran atau norma-norma perilaku manusia, yaitu: 1) Memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat; 2) Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; 3) Adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain; 4) Tidak menggunakan hak milik pribadi untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain, untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan untuk kehidupan yang bersifat mewah, atau perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan dan merugikan kepentingan umum. [14]

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah rumusan yang mengkritisi teori klasik dan neo-klasik abad ke-18 dan ke-19.[15] Konsep ekonomi kerakyatan lebih mendekati ilmu ekonomi kelembagaan (social economics), karena lebih mampu menganalisa permasalahan yang dihadapi Indonesia dibandingkan ekonomi teknis ala ekonomi neo-klasik (ekonomi arus utama). Bagi Mubyarto perbedaan antara ekonomi klasik dan ekonomi sosial adalah bahwa ekonomi klasik lebih menekankan pada upaya produksi yaitu produksi barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sekarang, sedang ilmu ekonomi sosial menekankan pada strategi reproduksi masyarakat, yaitu bagaimana seluruh masyarakat bekerjasama agar bisa bertahan hidup secara berkelanjutan.[16] Karena fokus perhatiannya bukan hanya aspek ekonomi dari perilaku manusia dengan segala aspek kehidupannya (manusia seutuhnya), maka analisanya menyangkut tiga kategori, yaitu: 1) Masalah-masalah sosial yang mendesak; 2) Peranan dan tempat kehidupan ekonomi dalam masyarakat (economy society); 3) stratifikasi sosial kekuasaan.

Menurut Mubyarto terdapat lima agenda pokok ekonomi kerakyatan, yaitu : 1) Desentralisasi hak atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara kepada daerah; 2) Pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada para petani penggaraf (landreform); 3) Reformasi koperasi dan pendirian koperasi-koperasi sejati; 4) Pengembangan mekanisme persaingan yang menjamin berlangsungnya persaingan usaha secara sehat; dan 5) Penerapan pajak penghasilan dan kekayaan progresif sebagai upaya untuk mempertahankan demokrasi penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tengah-tengah masyarakat, selain itu penerapan pajak penghasilan dan kekayaan progresif itu juga diperlukan sebagai upaya untuk terus menerus membentuk dana jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan.[17]

Bagi Mubyarto, keadilan sosial tidak berdiri sendiri. Tapi mempunyai kaitan erat dengan keadilan hukum, politik, sosial, dan ekonomi.[18] Adanya kaitan erat antara keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi berupa akses pada pemenuhan kebutuhan materi bagi suatu bangsa yang masih miskin dan terbelakang. Keadilan ekonomi menyangkut masalah pembagian rejeki yaitu pembagian pendapatan atau kekayaan di antara anggota-anggota masyarakat. Pancasila dan UUD 1945 (sebelum amandemen) tercantum tujuan yang pasti, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagaimana negara mempunyai kewajiban untuk membantu warga negara meraihnya. Pada proses pembangunan nasional, setiap warga negara harus mampu mencapai taraf kehidupan ekonomi yang layak bagi martabat kemanusiaan.

Di Indonesia harus dikembangkan ilmu ekonomi koperasi, yang berbeda dengan ilmu ekonomi ortodok. Ilmu ekonomi koperasi mengajarkan cara-cara bekerjasama, bukan cara-cara bersaing. Bersaing dapat mencapai efisiensi tetapi bekerjasama juga dapat menghasilkan efisiensi tinggi. Jadi, kalau dalam ilmu ekonomi ortodok hanya dikenal model-model persaingan sempurna, maka ilmu ekonomi koperasi dikenal model-model kerjasama.[19]

Catatan Kaki

[1] Mubyarto, “Konperensi Mexico tentang Pembangunan Sosial dan Kemiskinan”, Makalah untuk seminar bulanan P3PK UGM, Yogyakarta 4 Oktober 2003, hlm. 2

[2] Mubyarto, Gagasan dan Metoda Berfikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemanusiaan. (Yogyakarta: BPFE, 1979), hlm. 40

[3] Ibid, hlm. 41

[4] Putri, Vegitya Ramadhani, Denizenship: Kontestasi dan Hibridasi Ideologi di Indonesia,Yogyakarta, (Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, 2012), hlm. 202

[5] Mubyarto (ed), Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 11

[6] Mubyarto, Op. Cit, 2003, hlm. 1

[7] Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 215-217

[8] Dumairy dan Nogroho, Tarli,. Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 92-93

[9] Ibid, hlm. 8

[10] Ibid, hlm 21

[11] Mubyarto, Op. Cit, 1987, hlm.53

[12]Ibid, hlm, 22-23

[13] Asy’arie, Musa, Keluar dari Krisis Multi Dimensi, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2001), hlm. 18

[14] Mubyarto, Op. CIt., 1987, hlm. 215-216

[15] Mubyarto, Ekonomi Pancasila Evaluasi Dua tahun PUSTEP UGM, (Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2004), hlm. 19

[16] Mubyarto, Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM, Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2003), hlm. 28-29

[17] Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat & Peranan Ilmu-ilmu Sosial, (Yogyakarta: Yayasan Agro-Ekonomika, 2002), hlm. 3

[18] Mubyarto, Op. Cit., 1987, hlm. 206-207

[19] Mubyarto, Op. Cit., 2004, hlm. 8

Leave a Reply