Buruh Hari Ini : Dari Politik Menuju Gerakan Sosial Baru.

Tulisan ini bermula dari pengalaman sederhana.

Pertama, sependek pengamatan saya, tidak ada satu partai politik pun yang terlibat aksi di hari buruh 1 Mei 2016.

Kedua, pada saat perjalanan pulang dari Surabaya ke Yogyakarta, kereta api yang saya naiki terpaksa berhenti di stasiun solo karena kerusakan mesin, saya melihat kantor serikat buruh kereta api solo sudah mirip gudang usang.

Tentu saja ini adalah pengamatan pendek dan asumsi sementara…

Politik Gerakan Buruh.

Solo, di balik kehalusan budaya Jawanya, memiliki sejarah gerakan radikal baik Eki (ekstrim kiri/komunis) maupun Eka (ekstrim kanan/Islam radikal). Solo tentu tak lupa dengan sejarah kongres pembentukan gerakan buruh pada Maret 1946, yang kemudian melahirkan Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), yang anggota-anggotanya sangat militan dalam perjuangan fisik melawan pasukan Sekutu.[1]

SBKA turut berjuang bersama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). SOBSI mengadakan aksi yang cukup besar di Delanggu 1948, menuntut peningkatan kesejahteraan dan tunjangan ekonomi kepada pemerintah Indonesia. Waktu itu SOBSI mempunyai anggota kurang-lebih 200.000 sampai 300.000 orang.[2]

Tahun berikutnya 1950-60an, SOBSI memiliki hubungan erat dengan PKI, bahkan disebut sebagai organisasi sayapnya (underbow). Bentuk SOBSI adalah federasi, ia memiliki anggota 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir. Tahun 1956 SOBSI memiliki 2.661.970 anggota. SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Antara lain adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga berafiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU). [3]

Mereka kerap mengadakan aksi, demonstrasi atau pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan. Waktu itu, golongan TNI banyak menjadi pejabat atau petinggi perusahaan. Para pejabat itu mendapat julukan Kabir (kapitalis birokrat), yang termasuk dalam kategori 3 setan kota.

Setelah tragedi 1965, SOBSI bubar. Sebagai gantinya dibentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) yang bersama dengan kesatuan lainnya (KAMI, KAPPI, KASI) berperan-serta aktif menegakkan Orde-Baru.

Gerakan buruh, kemudian, kerap mendapat tekanan dan pengawasan dari militer, dengan dalih mencegah bangkitnya (comeback) komunis. Selain ditekan dan diawasi, gerakan buruh menjadi sporadis, tidak tersentralisir, atau kurang terorganisir dengan baik. Sepeninggal SOBSI dan PKI, gerakan buruh kehilangan kepemimpinan revolusioner. Lenin mengatakan tanpa kepemimpinan partai revolusioner, gerakan rakyat dan pekerja takkan bisa sukses, segemuruh apapun heroismenya.

Rezim orde baru yang represif ternyata malah memunculkan banyak perlawanan. Apalagi meletusnya berbagai kasus kekerasan Negara, semakin menguatkan perlawanan terhadapnya. Berbagai organisasi mahasiswa progresif kemudian bermunculan. Pada tahun 1990an muncul Jaker dibawah kendali Wiji Thukul, yang merupakan lembaga kebudayaan progresif penentang Orde Baru. Kemudian disusul SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Organisasi ini semakin efektif dengan membentuk organisasi payung bernama PRD (Persatuan Rakyat Demokratik), yang kemudian menjadi partai politik (progresif) tahun 1996.[4] PRD kerap disebut sebagai Neo-PKI, namun mereka menampik keras tuduhan itu. Karena dinilai sangat mengancam Orde Baru, maka PRD dibubarkan pada tahun 1997, melalui keputusan Mendagri Nomor 210-221 Tahun 1997 tentang Pembubaran dan Pelarangan Organisasi Partai Rakyat Demokratik. Selain dinilai mengancam rezim Orde Baru, PRD memiliki problem-problem internal, sehingga kurang solid membangun perjuangan. Menurut Budiawan dengan setengah gojek, ia setuju sekali PRD bukanlah neo-PKI, karena kader-kadernya tidak bisa bangun pagi.[5] Kerja-kerja keorganisasian membutuhkan disiplin yang tinggi, konsistensi dan keseriusan. PRD sangat jauh dari kedisiplinan organisasi PKI.

Sekali lagi, usaha meredam gerakan progresif berhasil dilakukan. Sepeninggal Wiji Thukul, Jaker turut mati. Tradisi kebudayaan kiri lenyap. PRD sebagai partai politik progresif juga menghilang dari panggung perpolitikan Indonesia.

Tentang Kiri Baru

Zaman sudah berubah. Kita tidak bisa kembali ke zaman perang dingin, yang dirujuk untuk membangkitkan gerakan kiri atau partai politik progresif. Gidden pun mengungkapkan perdebatan tentang aliran politik kiri dan kanan, terbukti tidak bisa menyeleseikan kasus perceraian, gender, seksualitas, krisis identitas dan hal-hal kultural lain. Globalisasi juga turut berperan dalam menggerakkan kebudayaan masyarakat kontemporer. Kondisi kebudayaan sudah semakin kompleks.

Melihat kondisi yang tidak sama seperti di Rusia atau di zaman Marx, Gramsci mengusulkan bahwa gerakan pekerja-buruh harus melampaui ekonomisme dan determinisme. Artinya dalam perjuangannya, kelompok buruh (klasifikasi ekonomi), harus bisa berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan sosial lain, untuk membentuk kelompok/kelas hegemonik.

Kelas hegemonik adalah kelas pemimpin yang mampu menciptakan sistem aliansi yang memungkinkanya untuk memobilisasi mayoritas populasi dalam menghadapi negara borjuis dan kapitalis.

Kompleksitas dan keragaman budaya di masyarakat menjadi pertimbangan hegemonik kelas pekerja. Persoalannya apakah kekuatan-kekuatan sosial lain itu memiliki kehendak sama dengan kelas pekerja? Apa prinsip yang mendasari terbangunnya solidaritas dalam afiliasi tersebut? Kita mungkin tak asing dengan istilah ideologi.

Konsep ideologi Gramscian ditempatkan dalam arena historis yakni kesadaran di mana orang mengetahui posisinya dalam sebuah sistem, menciptakan ruang untuk bergerak dan mengorganisir massa untuk perjuangan transformasi.[6] Pada intinya harus ada kerangka berfikir baru yang sanggup mengakomodasi keberagaman kebudayaan dan kekuatan-kekuatan sosial yang kompleks, untuk bersama-sama mentransformasikan masyarakat (setara).

Inilah misi kiri baru.

Mengadopsi konsep Gramscian, seorang pembaharu Marxisme, Stuart Hall, menyebut ideologi sebagai kerangka mental – bahasa, konsep, kategori, relasi imajiner, sistem representasi – di mana kelompok sosial dan kelas yang berbeda hadir untuk memberikan makna perihal bagaimana masyarakat berelasi.[7]

Di dunia kontemporer, kita melihat bagaimana batas-batas realitas sudah semakin kompleks. Media dan produk industri juga turut menentukan batas realitas, bahkan juga mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia dan merepresentasikan diri. Kita kerap merepresentasikan diri melalui musik. Realitas sosial kerap direpresentasikan melalui film. Kita mungkin juga pernah membedakan diri sebagai Madridista (pendukung Real Madrid) vis a vis Cules (pendukung Barcelona).

Dalam dunia kontemporer, di titik ekstrimnya, penanda kehilangan petandanya (aspek historis atau konvensi sosial), menjadi murni penanda, yang merujuk pada penanda-penanda lain. Ini memungkinkan siapapun memakai penanda dan menerobos batas historis dan konvensi tradisional.

Kiri Baru Menuju Gerakan Sosial Baru

Kiri adalah kerja kemanusiaan. Kiri tak selalu komunis. Komunisme hanyalah salah satu kerangka berfikirnya. Pram sejak awal sudah mencurahkan pikiran dan kerjanya pada keadilan kemanusiaan, namun ia belum menemukan kerangka berfikirnya (kiri-komunis) sebelum bergabung dengan LEKRA[8]

Selain kerangka komunisme, di Amerika Latin, abad 20an, berkembang Teologi Pembebasan (Liberation Theology), yakni sebuah gerakan pembebasan beraliran kiri. Ia kemudian menjadi kerangka berfikir yang sanggup mensintesakan agama katolik dengan nilai-nilai perjuangan kemanusiaan.

Fidel Castro pun tak menyebut perjuangannya sebagai kiri ataupun komunis, tetapi ia menyebutnya sebagai revolusi kemanusiaan.

Seiring berkembangngnya zaman, khususnya di Inggris, lahir kerangka berfikir lain yang berangkat dari tradisi Marxis, yakni kajian budaya (cultural studies). Stuart Hall memperbarui ajaran Marx dengan melihat konteks masyarakat Inggris yang multikultur. Ia mendedah Thatcherisme (kanan baru), kerusuhan Handsworth (area urban), dan krisis gerakan buruh Inggris.[9]

Setelah diberangusnya ajaran komunis di Indonesia, dan sampai sekarang ia masih memiliki citra negatif di masyarakat. Nampaknya kita membutuhkan kerangka berfikir baru yang bisa mengakomodasi perjuangan-perjuangan kemanusiaan.

Menyorot kondisi di Indonesia sekarang, Ragil Nugraha menyebut sistem politik di Indoensia saat ini sebagai demokrasi borjuis. Melihat tindak tanduk partai kiri Indoensia dari era Orba sampai sekarang yang begitu-begitu saja, maka ia menganjurkan bagi para aktivis/pejuang kiri untuk belajar dari PKS. PKS adalah partai yang relatif baru, lahir di era reformasi (sebelum PKS dulu namanya PK). PKS bisa menjadi partai solid, mampu menempatkan kader-kadernya baik di legislatif maupun eksekutif. Dan bertarung dalam arena demokrasi borjuis Indonesia.[10] Mungkin hal ini bisa menjelaskan kenapa tak satu partai politik pun ikut merayakan May Day kemarin. Tidak ada borjuis yang mau mewakili proletar.

Saya sepakat dengan Gramsci, bahwa perjuangan sosialisme akan berhasil jika dibangun dari bawah, bukan dipaksakan dari atas (negara) seperti Uni Soviet.

“Suatu gerakan hanya mungkin berhasil bila dasar-dasar gerakan tersebut mempunyai akar-akarnya di bumi tempat ia tumbuh. Ide yang jatuh dari langit tidak mungkin subur tumbuhnya. Hanya ide yang berakar dari bumi yang mungkin tumbuh dengan baik”[11]

Sebuah kerangka berfikirpun hanya bisa efektif jika dibangun dari akar-akar nilai di masyarakat, tidak dari rumusan jadi yang secara deduktif diterapkan begitu saja.

Melihat fenomena kekinian di Indonesia, muncul berbagai macam gerakan-gerakan sosial baru: seperti Gerakan Bali Tolak Reklamasi dan Gerakan Selamatkan Kendeng (Save Kendeng). Gerakan-gerakan ini muncul dari masyarakat sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapinya. Gerakan Selamatkan Kendeng memunculkan nilai-nilai samin dan kejawen, Bali Tolak Reklamasi turut menggunakan nilai adat dan Hindu dalam perjuangannya.

Tenda perjuangan gerakan selamatkan rembang

Gerakan sosial baru mengkonsolidasikan berbagai macam elemen masyarakat demi perjuangan bersama. Afiliasi bisa terbangung dengan melibatkan bermacam kekuatan-kekuatan sosial. Bibit hegemonik sangat mungkin terbangun dari sana. Nilai-nilai tradisi yang berakar di masyarakat menemukan manifestasi perjuangannya. Sangat mungkin ia tumbuh subur.

Buruh sangat mungkin berafiliasi dan bersolidaritas dengan berbagai gerakan sosial. Terakhir saya membaca berita, kelompok buruh sudah melakukan lintas perjuangan. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) akan melawan segala bentuk pelarangan dan pemberangusan buku.[12] Kelas buruh mampu melampaui ekonimismenya untuk bersolidaritas dengan kekuatan-kekuatan sosial lain.

Visi yang bisa dilihat dari fenomena gerakan sosial adalah dorongan untuk menuju demokrasi kerakyatan (popular democracy), demokrasi langsung (direct democracy) atau demokrasi radikal (radical democracy – Laclau dan Mouffe), yang hendak membangun kedaulatan rakyat (people power). Bentuk demokrasi Indonesia mirip demokrasi liberal Amerika, yang mensyaratkan keterwakilan rakyat yang berlapis-lapis. Kedaulatan rakyat yang dibangun dari gerakan sosial akan menjadi tandingan kedaulatan partai dalam sistem politik Indonesia saat ini.

Lenin pernah mempraktekkan demokrasi populer ini, tetapi seperti kata Gramsci, ia memaksakan sistem itu dari atas (negara). Gerakan sosial baru yang berangkat dari bawah perlu mendapat perhatian, karena dari sana kita bisa mendapat kerangka berfikir baru yang bisa mengakomodasi perjuangan kemanusiaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Referensi

[1] Razif, ‘Buruh Kereta Api dan Komunitas Buruh Manggarai’, dalam Erwiza Erman dan Ratna Saptari (Ed), Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa, 2013, hlm 119 (YOI).

[2] Lestari, Aksi Buruh SOBSI (sentral organisasi buruh seluruh indonesia) Cabang Madiun tahun 1957-1959, skripsi

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 56-60

[3] Sazalil Kirom, ‘Buruh dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial – Orde Lama)’, AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, nomor 1, Januari 2013, hlm. 14, Universitas Negeri Surabaya

[4] Wijaya Herlambang, ‘Infiltrasi Amerika dan Penghancuran Komunisme dalam Kebudayaan Indonesia Modern’, dalam Achmad Fawaid (Ed), POE(LI)TICS: Esai-Esai Politik Kritik Sastra di Indonesia, 2015, hlm 128-129.

[5] Berdasarkan cerita teman Budiawan (dosen Sejarah dan Kajian Budaya dan Media UGM), seorang guru Bahasa Inggris, yang dengan sukarela menawari hendak mengajari Bahasa Inggris para kader PRD. Janji ditepati pukul 8 pagi. Setibanya ia di markas PRD, berserakan kopi, teh, gelas, piring, rokok dsb, dan tak satupun anggota PRD yang bangun.

[6] Antonio Gramsci, Prison Notebooks, edited and translated by Quintin Hoare And Geoffrey Nowell Smith, 1992, (11th Printing), International Publisher, New York, hlm.377

[7] Hall, Stuart (1996) ‘The problem of ideology: Marxism without guarantees’ in D. Morley and K-H Chen (eds.) Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. London: Routledge.

[8] Savitri Scherer, Pamoedya Ananta Toer Luruh dalam Ideologi, 2012.

[9] Pemikirannya tertuang dalam buku The Hard Road to Renewal. Bagi saya Hall, melalui bukunya, sukses dalam menunjukkan berbagai krisis ideologi, representasi, identitas, aliran pemikiran, politik dan kebudayaan yang berkembang di Inggris. Tetapi saya kurang menangkap jalan keluar yang ditawarkannya. Apakah itu memang karakter kajian budaya, atau memang saya kurang jeli menangkap pemikirannya.

[10] Ragil Nugraha, ‘Mencari Marxisme yang Wangun’. Makalah dsampaikan dalam Diskusi Buku “Mencari Maxisme” Karya Martin Suryajana Di Fakultas Filsafat UGM.

[11] Soe Hok Gie, Di Bawah Lentera Merah, Yogyakarta, 1999, hlm.3

[12] http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/3350-kasbi-akan-lawan-pemberangusan-buku-di-perpustakaan-nasional.html

Leave a Reply