Yang Tersisa dari Adab Berpolitik di Indonesia

Potret sengkarutnya kondisi politik di Indonesia selalu dapat dilihat menjelang momen-momen politik; Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 misalnya. Seolah mengulang sejarah ketika Jokowi-Ahok hendak menjabat sebagai orang nomor satu di  Jakarta, isu-isu rasial, agama, bahkan gender menjadi bumbu dalam menggagalkan kedua pasangan kuat ini. Rasa prihatin layak muncul ketika elit politik bangsa ini ternyata mulai kehilangan semangat berpolitik dalam beradu pandangan dan ideologi. Para elit lebih senang sibuk membentuk citra politik semu. Politik bukan lagi menjadi ruang pembelajaran masyarakat dan ruang pertarungan ide, nilai, serta gagasan, tapi murni sebagai pertarungan kekuasaan semata.

Pertarungan citra pun digelontorkan bak micin (penyedap rasa/MSG) dalam setiap tayangan televisi yang mau tak mau harus disantap. Kesannya informatif, tapi jika dikonsumsi berlebihan, alih-alih mencerahkan, justru terserang sindrom kegalauan akut. Penonton kesulitan menyaring informasi mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dibutuhkan dan mana yang ditangguhkan.

Saling tuding, saling tuduh, saling fitnah, serta diikuti dengan (aksi-aksi) pem-bully-an terhadap lawan politik adalah mekanisme banal yang tidak berhubungan langsung dengan ideologi partai yang diusung atau mengusung. Tak ayal, isu-isu agama, ras, gender, dan moralitas yang melekat pada tubuh (calon) pemimpin kerap direproduksi demi menjatuhkan si calon. Krisis berdialektika atas pandangan ideologi ini berimplikasi besar terhadap kelahiran figur politik di masa depan. Hari ini, dunia politik kita dapat dikatakan tengah mengalami krisis, tepatnya krisis figur politik. Kondisi ini mengakibatkan tidak sedikit orang-orang yang di luar jalur politik masuk dan bekecimpung di dunia politik. Berbondong-bondongnya artis nyalon, entah nyalon untuk lembaga legislatif maupun eksekutif adalah bentuk dari kekrisisan figur politik tadi.

Alhasil, selebrasi memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas pun terkesampingkan oleh hal-hal yang primordial sifatnya. Rakyat menjadi buta politik dan jatuh pada pola pikir pragmatis: suka atau tidak suka, seetnis atau tidak, seagama atau bukan, dan seterusnya. Sementara, landasan kokoh dan substansial tentang ideologi dan pandangan politik bakal calon pemimpin yang akan dipilih cenderung terabaikan.

Sebagai contoh, fenomena Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pertarungan politik. Laju politik Gubernur DKI Jakarta ini sangat rentan dihadang oleh isu-isu rasial maupun agama. Ia yang berketurunan Tionghoa-protestan dan membangun usaha tambang di Belitung, kerap menjadi bulan-bulanan dari sentimen politik publik, lebih-lebih di media sosial. Lain Ahok lain pula Ahmad Dhani, musisi dan pentolan Manajemen Republik Cinta. Dhani yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebagai calon orang terkuat untuk DKI Jakarta 2017 kelak, ditimpa dengan isu-isu miring di luar urusan politik. Publik merasa penting untuk mengulas kehidupan rumah tangga Dhani, semata-mata untuk menurunkan elektabilitasnya dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta.

Hilangnya tradisi berpolitik yang sehat juga berdampak pada cara menepis serangan negatif antar-pemimpin. Serangan balik dilawan juga dengan cara-cara tak sehat dan tak mendidik. Pada derajat ini, mental berpolitik mungkin tak jauh beda dengan mental dari program acara entertainment yang cenderung bergosip dan bergunjing belaka. Seolah terjadi pembiaran, publik terus dipaksa untuk mengkonsumsi kerangka berpikir politik yang tidak jelas dan semakin memperburuk situasi seakan-akan tidak ada lagi ideologi yang perlu diperjuangkan.

Langkah ini seolah mengamini pemikiran Slavoj Zizek dalam In Defence of Lost Cause (2008) bahwa peristiwa politik kekinian adalah bentuk matinya ideologi karena lebih banyak disibukkan dalam rezim politik pencitraan yang membutakan. Sifat partai politik juga tidak tegas, bahkan seolah terkesan tarik ulur dan justru makin memperkeruh suasana. Identitas serta posisi partai politik makin diragukan karena kehilangan penanda utamanya (master signifier) sebagai motor penggerak partai. Dengan kata lain, politik hari ini bukanlah berdialektika tentang ideologi politik, melainkan murni politik kekuasaan.

Kondisi yang krisis, darurat, dan penuh ketidakpercayaan ini melahirkan barisan muda mudi dengan menempuh cara alternatif guna mengusung calon pemimpin yang dianggap lebih dapat dipercaya. Melalui jalur independen mereka mengusung tokoh panutan untuk lolos dan menjadi kepala daerah. Akan tetapi, putusan ini tidak serta merta menjadi solusi terbaik karena, selain tidak memiliki basis ideologis yang ‘jelas’, juga dapat disangkal dengan ‘menciderai’ sistem konstitusi yang cenderung menggunakan mekanisme partai guna mengusung calon pemimpin daerah.

Adab berpolitik sudah seharusnya mencerahkan dan memberikan pengalaman mendidik bagi publik luas. Karena demokrasi tidak semata-mata sebagai sistem yang memisahkan dan membagi kekuasaan kepada beberapa tangan (dalam bentuk sederhana yakni trias politica: eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tapi juga menitikberatkan kepada keterwakilan suara dan kepentingan publik (konstituen) melalui lembaga-lembaga intermediari baik legal-formal maupun legal-informal. Demokrasi agaknya dapat dijadikan sebagai tonggak awal untuk berpikir lebih jernih dalam gairah berpolitik.

Jika Pancasila dilahirkan dalam momen yang relatif singkat tapi mampu menghadirkan kerangka abstraksi yang relevan dan konkret hingga sekarang, maka tuntutan pada era demokrasi harusnya mampu lebih terbuka pada ketersingkapan pemikiran baru. Demokrasi harus diartikan sebagai zaman yang memberikan kebebasan ruang berpikir dialektis bagi setiap politikus untuk mampu menelurkan abstraksi berpikir yang lebih visioner dan bukan reaksioner.

Demokrasi mungkin lebih cocok bila didudukkan dalam kacamata Jacques Ranciere, Dissensus : On Politics Aesthetics (2010),  yang mendukung semangat berpolitik bukan dari segi percepatan konsensus melainkan dissensus yaitu ketersingkapan atas yang marginal.  Konsensus cenderung menuntut dominasi praktis dan membungkam perbedaan agar tidak muncul ke permukaan. Namun, kultur berpolitik hari ini yang konon katanya demokratis justru terbalik semangatnya karena yang marginal berusaha dicekik. Pada derajat ini dapat kembali ditarik pemahaman bahwa ada kepincangan berpikir yang terus dipelihara dalam iklim berpolitik.

Kepincangan ini dimanifestasikan dalam bentuk diskursus guna memenangkan suara rakyat melalui pemetaan modal-modal isu rasial, agama, dan gender ketimbang basis pemikiran ideologis yang njlimet (rumit) dan butuh kedalaman berpikir. Politik di era demokrasi secara simplistik menjadi zalim pada semangatnya karena justru jatuh pada lingkaran afirmasi kekuasan yang dominan. Maka jangan salahkan jika masyarakat semakin jauh dari integrasi kebangsaan yang mencerdaskan karena elit politiknya pun mengarahkan pada disintegrasi sosial.

Logika hiburan politik (political entertainment) yang disuguhkan setiap hari di layar kaca paling tidak menggugah pertanyaan: apakah iklim dan model berpolitik seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat? Atau, akankah kebingungan tersebut terus dipelihara agar masyarakat tak beranjak dari preferensi memilih berdasarkan sikap suka-tidak suka atau dekat-tidak dekat semata dengan calon pemimpin mereka, yang kemudian menafikan tanggung jawab ideologis di belakangnya. Politik bukanlah semata-mata ruang eksklusif yang hanya bisa dimasuki dan dinikmati oleh golongan elit. Dalam kerangka yang lebih luas, politik tak bisa dipisahkan dari fungsi edukatifnya yang jauh memberikan efek perubahan sosial bagi publik ketika menentukan calon pemimpin ke depan.

Sebagai penutup, agar logika hiburan tidak lagi subur di arena perpolitikan, maka ada baiknya mempertimbangkan secara reflektif tentang posisi ideologis sehingga eksistensi berpolitik tidak berujung pada penanda kosong (empty signifier) belaka. Dunia politik sibuk pada citra penuh janji namun mandul dalam eksekusi. Berpolitik, baru bisa memunculkan peradaban ketika praktik berpolitik merefleksikan keadaban berpikir dan bertindak.