Masakan dan Bahasa: Melawan Stereotipikal Kultural

Cita rasa masakan sering dikaitkan dengan identitas kultural. Misalnya, masakan Yogyakarta yang didominasi oleh rasa manis dan berbumbu samar seturut dengan cara berkomunikasi orang Jogja yang cenderung halus dan ‘dinilai’ lebih sopan. Sementara masakan dari daerah Jawa Timur yang didominasi rasa asin-pedas dengan komposisi bumbu yang tegas, dipandang bersebab-akibat dengan cara bertutur orang Jawa Timur-an yang ‘dinilai’ kasar dan kurang sopan. Pilihan rasa masakan seakan-akan tidak pernah ‘netral’, ia merupakan cerminan, bahkan salah satu ‘senjata’ guna melabeli, men-stereotip-kan seseorang dengan identitasnya.

Ketika membicarakan masakan, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kuasa indera perasa. Ada anggapan, melakukan kegiatan yang sama secara rutin dan berulang-ulang, lambat laun akan membentuk identitas kultural dari apa yang diandaikan. Anggapan ini mestinya dikoreksi ulang karena mendukung proses identifikasi yang semena-mena dari pandangan common sense yang tersebar luas. Padahal tidaklah selalu begitu.  Misalnya, si A yang berasal dari Kediri, Jawa Tengah, meski dibesarkan oleh masakan ibunya yang asin-pedas, belum tentu bertutur dengan nada kasar dan tidak sopan. Artinya, praktik konstitutif yang stereotipikal tadi telah gagal menarik kesimpulan bahwa si A yang doyan masakan asin-pedas cenderung bertutur kasar dan tidak sopan.

Masuk ke ranah bahasa. Seperti yang umum diketahui, bahasa daerah dari Jawa Timur memiliki ciri khas cak-cuk (bahasa slang keakraban) dalam dialog-dialognya. Selain itu, aktivitas bertutur ini juga kerap dibarengi dengan ungkapan sejenis umpatan, misal mengeluarkan kata-kata asu (anjing) atau bajigur (bajingan). Tidak jarang, bagi individu atau kelompok masyarakat yang cenderung ‘terobsesi’ pada persoalan antara nilai baik-buruk, halus-kasar, sopan-tidak sopan, dan sejenisnya menganggap cara bertutur di atas jauh dari etika bersopan santun. Padahal, dalam tradisi lisan keseharian orang Jawa Timur-an sapaan cak-cuk, ungkapan asu-bajigur tidak melulu berkonotasi negatif pada luapan amarah dan emosi, tapi juga bagian dari kedekatan atau keintiman dalam relasi pertemanan. Seniman Sudjiwotedjo yang mendaulat diri sebagai Presiden Jancukers di media sosial (Twitter), ber-cak-cuk ria (baca: berbalas mention) dengan teman-followersnya dari berbagai kalangan (aktivis, penggemar bola, penonton wayang, dokter, profesor, hingga menteri) yang berasal dari daerah Jawa Timur.

Akan tetapi, anggapan sepihak-negatif atau stereotip masih saja berlangsung. Lantas, bagaimana sih proses pembentukan stereotip ini terjadi? Dan bagaimana agar praktik semena-mena ini tak lagi terulang?

Ada beberapa hal yang menyebabkan praktik stereotip terjadi. Pertama, seperti kritik Jacques Rancière terhadap Joseph Jacotot, yakni struktur masyarakat yang terkotak-kotak dan ketiadaan dialog antarkotak. Jacotot adalah seorang pengajar Sastra Prancis di Universitas Louvain, Belanda. Ia mengajar Bahasa Prancis di lingkungan orang-orang berbahasa Belanda. Bahan ajarnya bersumber pada buku-buku yang sudah dicetak beberapa waktu sebelumnya. Jacotot menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui oleh murid-muridnya dan tak ada umpan balik (feedback) di sana.

Lalu, bagaimana kaitannya dengan tema tulisan ini?

Mempelajari, memahami, bahkan menilai suatu bahasa dalam konteks keindonesiaan memerlukan transformasi. Transformasi dilakukan untuk menyetarakan kenyataan dan pengetahuan kultural yang berbeda. Ada konteks sosial tertentu ketika seseorang bertutur yang menjelaskan bahwa tuturan tersebut berkaitan dengan identitas kulturalnya. Misal tuturan antara orang Jogja dengan orang Jawa Timur. Pun begitu juga dengan perihal masakan beserta cita rasanya yang khas dan terikat ruang. Dengan kata lain, terdapat hamparan kenyataan yang beragam di sekitar kita. Diperlukan ruang-ruang sehingga dapat menggali lebih dalam hamparan tersebut sesuai dengan konteks yang berkembang dan melekat padanya.

Kedua, ‘senjata’ ampuh stereotip ialah praktik keseharian dalam lingkaran rezim-rezim kecil yang disebut dengan norma. Aturan-aturan normatif, penilaian baik dan tidak baik, kerap kali dianggap sama pada setiap kultur masyarakat. Orang Jogja menilai bahasa yang ‘baik’ ialah bahasa yang dituturkan secara halus. Sementara orang Jawa Timur yang bertutur cak-cuk secara tegas dan lugas, namun kerap ‘dinilai’ kasar dan tak sopan. Ide mengenai menjadi manusia (human being) yang setara tidak hanya menghendaki syarat-syarat legal dan normatif. Akan tetapi, juga mensyaratkan kecerdasan dan keberbedaan dari sebuah identitas kultural tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan identitas kultural, misalnya cita rasa masakan, bahasa, dan sikap, mestinya mempersyaratkan adanya kesetaraan di luar kesetaraan nilai. Dengan begitu, masih relevankah konsensus (penyatuan suara yang berbeda)? Bukankah dissensus (ketersebaran suara yang berbeda) akan lebih menunjukkan luasnya hamparan suara yang tak terdengar -atau bahkan yang terdengar sekalipun dianggap bersuara minor?

Ketiga, tata bahasa, cita rasa masakan, serta pengetahuan tidak terjadi secara serta merta pada ruang yang kosong. Ada faktor –serta kepentingan- alam, ekonomi, politik, dan sebagainya yang bersemayam di balik tata bahasa, masakan, dan pengetahuan. Faktor-faktor tersebut secara elaboratif membentuk kultur berbahasa, kultur masakan, dan kultur produksi pengetahuan. Jika sudah begitu, apakah masih relevan nilai-nilai normatif diimplementasikan dan menjadi tolok ukur untuk menjelaskan bahkan mendefinisikan identitas kultural seseorang berdasarkan bahasa atau masakan?

Ketiga hal di atas merupakan kuasa pembentuk praktik-praktik stereotip: melalui bahasa dan masakan. Ketika bertutur halus ‘dinilai’ lebih baik dan lebih santun, maka dalam pertarungan, stereotip keluar sebagai pemenang karena berkiblat pada yang ‘dianggap’ kehalusan dan kesantunan. Pun sebaliknya. Hal senada juga, apakah orang Jawa Timur masih ‘dianggap’ sebagai orang Jawa Timur jika tidak menyukai makanan pedas dan asin?

Agaknya kita butuh sebuah ‘peta’ agar dapat keluar dari ketersesatan stereotipikal ini.